Rujab Wabup Takalar didatangi orang nomor dua Lantamal VI Makassar

Menitikata.com - TAKALAR. Kemarin (Minggu/11/12/2022) orang nomor dua Takalar H. Achmad Dg. Se're, S.Sos menerima kunjungan Wadan Lantamal VI Makassar, Kolonel Laut (P) Alan Dahlan, S.H., M. Si. di Rujab Wabup Takalar Jl. HM. Dg Manjarungi Kel. Kalabbirang Kec. Pattalassang setelah meninjau lokasi pencanangan KBN di pantai Jamarang Kel. Bontolebang Kec. Galesong Utara.

KBN (kampung Bahari Nusantara) merupakan program TNI Angkatan Laut yang dicetus oleh Bapak KASAL, Laksamana TNI Yudo Margono. Program ini sudah dilaksanakan di seluruh wilayah oleh komandan-komandan pangkalan, baik Lantamal maupun Lanal di seluruh jajaran dan kali ini dilakukan oleh Lantamal VI Makassar dan Takalar lah yang diberikan kepercayaan. Tutur Kolonel Laut (P) Alan Dahlan.

Wadan Lantamal VI Makassar menuju kediaman Wakil Bupati Takalar untuk silaturahmi sekaligus makan siang bersama serta membahas secara detail terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022.

Kampung Bahari Nusantara merupakan sinergi TNI AL dengan rakyat "Sinergi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, ekonomi serta pertahanan. Harapan kami, setelah diresmikan, masyarakat dapat tetap menjaga dan mengembangkan desa ini sebagai kampung bahari nusantara. Tentunya dengan dukungan asistensi dari Pemda dan Lantamal VI Makassar sehingga program ini tetap atau terus berjalan," ucap Kolonel Laut (P) Alan Dahlan.

Terima kasih atas kepercayaan TNI AL untuk menunjuk Kabupaten Takalar selaku kabupaten pencanangan KBN di wilayah Lantamal VI Makassar, ini suatu kehormatan tersendiri buat kami warga Takalar, atas nama Pemerintah dan seluruh warga Kabupaten Takalar mendukung penuh serta memberikan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas apa yang akan dicanangkan di Pantai Jamarang, tutur H. De'de.

Ia menilai program itu menjadi semangat untuk membangun kesadaran masyarakat dalam memberdayakan potensi maritim yang stregis, guna mendorong kemajuan dan kemandirian. Dengan adanya desa binaan TNI AL, jika ada sesuatu hal yang menjadi penghambat atau merugikan masyarakat di laut khususnya nelayan, maka masyarakat dapat melaporkan ke aparat setempat dan meneruskan ke TNI AL. Sehingga TNI AL dapat mengantisipasinya dengan cepat, baik itu kegiatan ilegal maupun kegiatan yang menggangu masyarakat nelayan. Tambah H. De'de, mantan anggota komisi 1 DPR RI