 |
| Anggota komisi V DPR RI foto bersama Bupati Takalar usai melakukan diskusi dan peninjauan di Bendungan Pamukkulu |
MENITIKATA.com - TAKALAR, Bendungan Pamukkulu yang terletak di Desa Kalekomara, menjadi bendungan pertama yang akan mengairi puluhan ribu hektar lahan pertanian di Kabupaten Takalar.
Saat ini, bendungan yang masuk salah satu proyek strategis nasional yang dimulai pada 2017 tersebut pembangunannya tengah berlangsung dan diharapkan dapat segera rampung pada 2024.
Untuk melihat langsung progres pembangunan yang sempat tertahan selama setahun akibat pembebasan lahan tersebut, komisi V DPR RI melakukan peninjauan pada Sabtu (29/1/2021).
Agenda khusus kunjungan Komisi V DPR RI ke Bendungan Pamukkulu ini, mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat,
Wakil ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Aras sekaligus ketua rombongan menyampaikan dengan tegas di hadapan kepala balai dan anggota komisi lainnya bahwa, percepatan pembangunan Bendungan Pamukkulu ini harus menjadi perhatian khusus antara Eksekutif dan Legislatif agar dapat segera di nikmati.
Bupati Takalar H. Syamsari yang juga hadir menyambut kunjungan Komisi V DPR RI tersebut menyampaikan bahwa bendungan pertama yang ada di Takalar yang akan mengairi puluhan ribu lahan pertanian Takalar pengembangan pembangkit listrik, menopang sumber air baku dan pengembangan pariwisata di kab. Takalar.
"Menjadi perhatian khusus oleh pemerintah karena bendungan ini adalah bendungan pertama yang ada di Takalar. Bendungan Pamukkulu ini yang memakan uang trilliunan rupiah tentunya menjadi perhatian kita semua karena harus dipastikan agar tepat sasaran sesuai dengan kegunaan dan fungsinya agar tidak terjadi kebocoran anggaran.
Bendungan Pamukkulu adalah bendungan raksasa pertama di kabupaten Takalar yang akan dinikmati oleh warga Takalar kedepannya," papar H. Syamsari.
Sementara itu, Kepala Desa Kaleko’mara Parawangsa berharap agar progres pembayaran lahan warga segera terealisasi karena ini merupakan tanggungjawab bersama.
"Terkhusus saya selaku kepala desa yang setiap hari mendapat pertanyaan dari masyarakat, jadi harapan kami adalah pembayaran segera terlaksana kalau perlu LMAN yang selama ini disebut sebagai kendala agar kiranya mencontoh pembebasan lahan rel kereta api yang ada di Pangkep dengan dihadirkan di Sulsel berkantor demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kale ko’mara khususnya dan warga Takalar pada umumnya," ujarnya.
