Tempo Mangkir, Tidak Hadiri Mediasi Dewan Pers Bersama Kementan

 

Menitikata.com, Jakarta — Dewan Pers mengadakan pertemuan resmi sebagai tindak lanjut dinamika pemberitaan dan polemik terkait pelaksanaan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers atas pemberitaan Tempo. Tapi disayangkan, Tempo mangkir tidak menghadiri pertemuan yang digelar pada Senin, 24 November 2025 di kantor Dewan Pers, Jakarta tersebut.

Kementan sendiri memenuhi undangan Dewan Pers dan menunjukkan komitmen kuat untuk menjunjung tinggi UU Pers No. 40 Tahun 1999 sebagai landasan ekosistem pers yang sehat, akuntabel, dan profesional.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementan, Moch. Arief Cahyono, menegaskan bahwa pihaknya menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah ditetapkan oleh negara.

“Kami datang memenuhi undangan Dewan Pers sesuai jadwal agenda, sebagai wujud komitmen Kementan untuk menjunjung tinggi UU Pers dan mengikuti seluruh mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Namun Arief menyayangkan ketidakhadiran Tempo dalam forum mediasi tersebut. Kehadiran kedua pihak sangat diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan PPR dan memastikan sengketa pers ditangani secara jernih serta profesional.

Arief menjelaskan sebenarnya akar persoalan antara Kementan dan Tempo berawal dari tidak dijalankannya PPR Dewan Pers oleh Tempo secara menyeluruh. Hal ini pula yang menjadi dasar langkah hukum Kementan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, sebelum PN Jaksel mengembalikan sengketa tersebut untuk diselesaikan kembali melalui Dewan Pers.

“Keputusan PPR menyatakan Tempo melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik. Rekomendasi itu wajib dijalankan, namun tidak dilaksanakan secara utuh,” tegas Arief.

Dalam PPR Nomor 3/PPR-DP/VI/2025, Dewan Pers menyatakan Tempo melanggar Pasal 1 karena tidak akurat dan melebih-lebihkan, serta Pasal 3 karena mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.

Arief menambahkan bahwa keberatan Kementan tidak berhenti pada penggunaan istilah tertentu, melainkan logika pemberitaan Tempo yang menghubungkan kebijakan penyerapan gabah any quality dengan tuduhan menghasilkan “beras busuk”. Ia menilai tuduhan itu tidak berdasar, menyesatkan publik dan menyakiti hati 160 juta petani Indonesia.

Lebih jauh, Arief menyebut Tempo justru terus menayangkan pemberitaan dengan framing yang menyudutkan Kementan dan Menteri Pertanian, alih-alih melaksanakan PPR.

“Alih-alih menjalankan PPR, Tempo melanjutkan serangan pemberitaan yang menimbulkan persepsi negatif dan tidak proporsional dengan mengabaikan fakta,” ujarnya.

Arief menambahkan sejak dimulainya gugatan di PN Jakarta Selatan pihaknya mencatat Tempo terus melakukan framming pemberitaan bahkan cenderung fitnah dengan membuat berita bahwa Mentan Amran ingin membungkam pers, menghalangi kebebasan pers hingga menyebut menghalangi jurnalis dalam bekerja, baik berupa berita online, cetak, podcast dan media sosialnya, yang dilakukan berulang-ulang setiap hari.

Terkait putusan PN Jakarta Selatan, Arief menegaskan bahwa langkah pengembalian sengketa ke Dewan Pers justru menunjukkan Kementan mengikuti seluruh mekanisme hukum yang diatur UU Pers dan tidak memiliki niat membungkam media.

“Putusan PN Jakarta Selatan menegaskan bahwa mekanisme UU Pers harus didahulukan. Ini bukti bahwa Kementan tidak pernah mengintervensi proses hukum, apalagi ingin membungkam pers. Ini tentu bukan pemberitaan berimbang karena mereka punya media, sedangkan Kementan tidak. Tapi biar masyarakat yang menilai sendiri,” tegasnya.

Karena PPR belum dijalankan sepenuhnya oleh Tempo, Kementan juga memastikan akan memproses pengaduan terhadap pemberitaan berbau framming fitnah dan menghakimi yang dilakukan Tempo terhadap kementan selama beberapa bulan terakhir.

Menutup pernyataannya, Arief menegaskan bahwa Kementan akan terus menjaga ruang dialog dengan insan pers dan berharap Tempo dapat menunjukkan itikad yang sama.

“Kementan sangat menghargai pers sebagai pilar demokrasi. Namun kepatuhan terhadap PPR dan UU Pers adalah kewajiban bersama. Kami berharap Tempo juga menunjukkan komitmen tersebut,” pungkas Arief. 

Ketua Komisi IV DPR RI: Sektor Pertanian terus Membaik di Tangan Mentan Amran

 

Menitikata.com, Jakarta — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas capaian sektor pertanian yang terus membaik dan berhasil memperoleh penghargaan dari FAO.

“Kami atas nama Komisi IV sampaikan penghargaan atas Kementan yang sudah mencapai indikator penilaian, membaik, bahkan dapat penghargaan dari FAO,” kata Titiek dalam Rapat Kerja bersama Kementan pada Senin (24/11/2025) terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 serta rencana program tahun 2026.

Titiek menegaskan bahwa sektor pertanian menghadapi tantangan serius, mulai dari perubahan iklim yang sulit diprediksi, kekeringan, organisme pengganggu tanaman, hingga pola tanam yang berpengaruh pada produktivitas. Ia menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada harus diikuti percepatan program strategis di lapangan, termasuk optimalisasi lahan, penyediaan irigasi, benih unggul, pupuk subsidi, hingga modernisasi alsintan.

“Upaya swasembada tidak boleh terhambat satu pihak. Ini menuntut kerja bersama pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha hingga petani,” ujarnya.

Sementara itu, Mentan Amran menyampaikan bahwa Kementan bergerak cepat menghadapi tantangan pangan dan memastikan ketersediaan secara berkelanjutan.

“Pada tahun 2025 Kementan fokus pada cetak sawah, oplah, pompanisasi, pengembangan padi gogo, dan irigasi bersama PU,” jelas Mentan Amran.

Ia menyebut pagu alokasi 2025 sebesar Rp31,91 triliun dengan pagu efektif Rp31,12 triliun, telah dioptimalkan untuk menjalankan berbagai program strategis. Termasuk tambahan anggaran sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk peningkatan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kakao, mete, lada, dan pala.

Mentan Amran menambahkan bahwa progres realisasi anggaran hingga 20 November 2025 mencapai 72,29 persen dan diproyeksikan minimal mencapai 93 persen pada akhir tahun.

“Kami terus berupaya untuk meningkatkan serapan anggaran dan diproyeksikan realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai minimal 93 persen melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan dengan tetap menjaga pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel,” jelasnya.

Dalam raker tersebut, Mentan Amran juga memaparkan rencana kerja tahun 2026 dengan pagu anggaran Rp40,145 triliun, sejalan dengan tema kerja pemerintah tahun depan yang diarahkan untuk kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Kementan menegaskan komitmennya untuk menjaga percepatan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan swasembada dapat dicapai secara berkelanjutan.

Mentan Amran: Indonesia Kebut Swasembada, Halau Upaya Impor Ilegal

 

Menitikata.com, Jakarta- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah mempercepat swasembada beras nasional dan menghentikan setiap upaya impor yang bertentangan dengan kebijakan negara. Hal ini disampaikan menyusul temuan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang, Aceh, yang dilakukan tanpa izin pemerintah pusat.

“Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada 1 bulan 1 minggu Indonesia swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (23/11/2025).

Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah akan menghalau segala upaya untuk mengimpor beras, apalagi jika itu dilakukan secara ilegal.

“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya tidak boleh keluar,” tegasnya.

Ia menekankan tidak ada alasan Indonesia mengimpor beras. Stok Indonesia saat ini dalam posisi kuat. Apalagi, proyeksi produksi beras di tahun 2025 mencapai 34,77 juta ton berdasarkan data BPS. Kebijakan larangan impor beras juga dilaporkan berdampak pada penurunan harga beras dunia.

“Nah ini dengan berbagai dalilnya. Ada yang katakan beras Thailand, Vietnam murah. Memang murah karena Indonesia tidak impor beras. Pemimpin negara lain meminta ke Presiden Prabowo untuk ekspor ke Indonesia meski sedikit. Kami sampaikan beras cukup, bahkan diperkirakan akhir tahun beras tertinggi,” ungkapnya.

Mentan Amran menambahkan bahwa pemerintah langsung mengambil langkah tegas setelah menerima informasi awal adanya beras masuk ke Indonesia tanpa izin.

“Kami koordinasi dengan semua pihak, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Beliau katakan tidak ada izin. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh tim. Bergerak cepat dan menyegel. Kami perintahkan tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran mengungkapkan bahwa praktik impor tersebut diduga telah direncanakan sebelumnya. “Rapatnya di Jakarta. Minta rapat, rakor. Belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi. Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelasnya.

Sebelumnya, Mentan Amran mengumumkan penyegelan gudang PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor 250 ton beras dari Thailand tanpa izin. “Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” pungkasnya.

Bupati Takalar Teken MoU Penerapan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan

 

Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye,.MM turut hadir dalam penandatangan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta Perjanjian Kerjasama antara Kejaksaan Negeri Kab/Kota se-Sulawesi Selatan Terkait Penerapan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan di Wilayah Prov. Sulsel.

Kegiatan berlangsung di Baruga Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis 20 November 2025.

Kerja sama ini adalah penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, sebuah langkah progresif untuk menghadirkan keadilan yang lebih humanis, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Daeng Manye menyampaikan apresiasi atas terlaksanakan kegiatan ini, karena Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

"Program pidana kerja sosial diharapkan tidak hanya menjadi alternatif hukuman, tetapi juga sarana membangun kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta memberi kesempatan bagi pelaku untuk kembali berkontribusi secara positif kepada masyarakat" ujarnya

Kawasan Industri Laikang Siap Dorong Ekonomi dan Buka Lapangan Kerja

 

Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menegaskan bahwa rencana pembangunan Kawasan Industri di Kecamatan Laikang akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Menurutnya, hadirnya kawasan industri akan menciptakan perputaran ekonomi yang lebih masif, sekaligus memicu tumbuhnya berbagai sektor usaha baru.

“Kawasan industri meningkatkan ekonomi,” ujar Bupati Firdaus.

Ia menjelaskan bahwa industri yang akan masuk ke Takalar nantinya membutuhkan berbagai dukungan, mulai dari bahan baku, tenaga kerja lokal, hingga sumber daya lainnya. Hal ini diyakini akan memunculkan aktivitas ekonomi baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Karena apa? Membutuhkan lapangan pekerjaan, masuknya beberapa industri yang akan dibangun di Takalar. Itu kan membutuhkan bahan baku, tenaga kerja, dan sumber daya lain,” jelasnya.

Bupati Firdaus juga mengungkapkan bahwa Takalar kembali masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan surat yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto. Kabupaten Takalar termasuk dalam 44 daerah yang tercantum pada revisi terbaru PSN tersebut.

“Kawasan Industri Takalar itu kan sesuai surat dari Pak Presiden. Dari 44 kabupaten/kota itu kita masuk,” ungkapnya.

Pemkab Takalar, kata Firdaus, telah melakukan sosialisasi kepada warga yang tinggal di sekitar area rencana pembangunan kawasan industri. Ia menekankan pentingnya dukungan masyarakat agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan lancar.

“Pemkab Takalar melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di kawasan industri itu untuk mendukung sepenuhnya tentang kawasan industri,” ujarnya.

Bertemu Penyuluh, Mentan Amran: Prioritaskan Bantuan Bagi Petani Yang Membutuhkan

 

Menitikata.com- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) wajib memastikan setiap bantuan dari pusat diprioritaskan untuk petani yang benar-benar membutuhkan, terutama petani gurem, petani berpendapatan rendah, dan petani yang masih tertinggal secara ekonomi. Ia menekankan bahwa penyuluh sebagai ujung tombak keberhasilan program pertanian di lapangan harus menjaga amanah, bekerja tanpa pamrih, dan memastikan tidak ada bantuan yang melenceng atau salah sasaran.

“Tolong seluruh PPL perhatikan baik-baik. Semua bantuan harus diprioritaskan untuk petani miskin, petani yang kesulitan, dan petani gurem. Saya ulangi, prioritaskan saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Bantuan dari pusat harus diarahkan kepada petani yang masih sulit bertahan. Jangan sebaliknya jangan sampai petani yang sudah punya traktor mendapatkan bantuan traktor lagi. Utamakan mereka yang kecil, yang lemah, dan yang sangat membutuhkan,” kata Mentan Amran saat memberikan arahan pada “Apel Nasional Penyuluh Pertanian” secara daring,Kamis (20/11/25). 

Mentan Amran menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat berbagai program strategis seperti peningkatan produksi, perluasan tanam, bantuan saprodi, hingga penguatan Alsintan. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa seluruh kebijakan tersebut hanya bisa memberikan dampak nyata jika PPL hadir aktif mendampingi petani.

“Semua program ini tidak ada artinya kalau penyuluh tidak turun langsung. Kalian adalah perpanjangan tangan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian di lapangan. Keberhasilan program dan kesejahteraan petani sangat ditentukan oleh integritas dan kecepatan para PPL dilapangan,” tambah Mentan Amran.

Ia juga meminta penyuluh meningkatkan kualitas pendampingan, memperbaiki tata kelola pendataan, serta memastikan seluruh proses pengusulan bantuan dilakukan dengan transparan dan berbasis kebutuhan riil petani. Menurut Mentan Amran, pendataan yang tepat adalah fondasi agar kebijakan tidak salah sasaran.

“Kalau datanya salah, bantuannya pasti salah. Jadi tolong pastikan data kelompok, kebutuhan alat, dan kondisi petani benar-benar akurat. Kita ingin bantuan jatuh ke tangan yang tepat,” ungkap Mentan Amran.

Mentan Amran juga menyampaikan pentingnya kesiapsiagaan penyuluh menghadapi perubahan iklim yang berdampak pada gagal tanam, kekeringan, hingga serangan hama. Ia meminta PPL terus memberikan edukasi teknik budidaya adaptif dan pendampingan yang memperkuat ketahanan petani.

“Contohnya, jika terjadi banjir, segera laporkan. Jika ada serangan hama, laporkan juga dengan cepat. Dengan begitu, pusat bisa segera memberikan respons dan kebijakan yang tepat. Dari pusat akan datang bantuan, tetapi daerah juga harus cepat menyampaikan persoalan-persoalan di lapangan yang sulit diselesaikan. Semua masalah yang tidak mampu ditangani di daerah harus segera dilaporkan ke pusat agar dapat ditindaklanjuti,” ucap Mentan Amran

Dalam kesempatan itu, Mentan Amran juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh PPL yang terus bekerja memastikan kenaikan produksi pangan nasional. Ia menegaskan bahwa capaian peningkatan produksi tidak terlepas dari kerja keras para petani dan pendampingan aktif para penyuluh di lapangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, atau naik 4,15 juta ton dibandingkan periode 2024, berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) per Oktober 2025. Selain itu, stok Bulog pada Juni 2025 tercatat mencapai 4,2 juta ton, menunjukkan kekuatan pasokan nasional yang semakin stabil.

"Saya minta PPL tolong sampaikan informasi kebijakan - kebijakan pusat seperti kenaikan HET, harga pupuk turun 20 persen dan kebijakan lainnya dengan cepat kepada petani diseluruh Indonesia. Masih banyak petani yang belum tahu kebijakan terbaru, jadi saya minta informasi penting agar benar-benar sampai ke tingkat paling bawah sehingga petani bisa mengetahui dan bisa segera melaporkan jika ada ketidaksesuaian dilapangan,” tutup Mentan Amran. 

Pada apel penyuluh tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, melaporkan bahwa antusiasme peserta sangat tinggi. Dilaporkan kegiatan tersebut, diperkirakan dihadiri hingga 45.000 peserta dari berbagai unsur pertanian mencakup penyuluh pertanian dari seluruh Indonesia, petani, petani milenial, Brigade Pangan, BRMP, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian.

Idha mengatakan bahwa penyuluh yang kini berada di bawah Kementan telah menjadi satu tim besar dalam menggerakkan dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia juga melaporkan bahwa penyuluh telah aktif memberikan laporan pendampingan di lapangan, mulai dari Luas Tambah Tanam (LTT), luas panen, harga gabah hingga harga jagung serta komoditas lainnya.

PKK Takalar Raih Prestasi Gemilang di Lomba B2SA Fest 2025

Menitikata.com, Takalar- Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara 3 dalam Lomba Olahan Pangan Lokal (Kudapan Produk Komersial) dan Harapan 3 Lomba Kreasi Lahap Makan di ajang B2SA Fest 2025 yang diselenggarakan di Gedung Mulo Makassar.

Kegiatan yang diikuti oleh 24 kabupaten/kota se-Sulsel ini menjadi bukti nyata komitmen TP PKK Kab Takalar dalam meningkatkan kualitas dan kreativitas masyarakat dalam mengolah pangan lokal.

Ketua TP PKK Provinsi Sulsel turut hadir dalam acara ini, menjadi saksi atas prestasi gemilang TP PKK Kab Takalar.

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kerja keras dan kekompakan seluruh tim TP PKK Kab Takalar. Ini adalah pencapaian luar biasa dan membanggakan" ujar Ketua TP PKK Kab Takalar, Dewi Sriekowati Firdaus.

Prestasi ini membuktikan bahwa TP PKK Kab Takalar mampu bersaing di tingkat provinsi dan terus meningkatkan kualitas dan kreativitas masyarakat dalam mengolah pangan lokal.

Dapat Jatah 163 Unit Alsintan, Bupati Takalar Target Produksi 6 Ton Per Hektar

 

Menitikata.com, Takalar- Bupati Takalar, Ir.H. Mohammad Firdaus Daeng Manye.,MM  menghadiri Launching Mandiri Benih Padi di Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar.

Ia hadir bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Takalar, Parawangsa.

Acara yang dimulai pukul 08.00 Wita menjadi konsolidasi besar sektor pertanian Sulsel

Kehadiran kepala daerah se-Sulsel menunjukkan dukungan terhadap program kemandirian benih.

Dalam kegiatan itu, Pemprov Sulsel mengumumkan penyebaran 5 juta kilogram benih padi kepada 9.800 kelompok tani di seluruh kabupaten/kota.

Program ini menjadi langkah strategis meningkatkan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Bupati Takalar menyampaikan bahwa Takalar menjadi salah satu kabupaten penerima bantuan pertanian dari pemerintah pusat maupun provinsi, termasuk alat dan mesin pertanian (Alsintan).

“Takalar mendapatkan alokasi Alsintan, termasuk combine harvester. Detailnya akan kami sampaikan secara resmi kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Takalar juga menerima bantuan benih sesuai kebutuhan pertanian di kecamatan.

“Bantuan benih sudah sesuai kebutuhan wilayah. Kita berharap ini semakin mendorong produktivitas petani,” jelasnya.

Daeng Manye menegaskan bantuan tersebut ditargetkan berdampak langsung pada peningkatan produksi padi di Takalar.

“Tahun ini kita menerima 163 unit Alsintan, Target produksi kita berada di kisaran 6 sampai 7 ton per hektare,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, ia juga memaparkan perkembangan Kawasan Industri Takalar (KIT) yang kembali masuk daftar Program Strategis Nasional (PSN) setelah revisi terbaru pemerintah pusat.

“Takalar kembali masuk PSN. Pemkab sudah menyiapkan beberapa kebutuhan awal agar kawasan industri bisa segera dibangun,” ungkapnya.

Persiapan mencakup penyelesaian aspek lahan, perencanaan infrastruktur dasar, dan kesiapan teknis lainnya.

Daeng Manye berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi petani, pemerintah daerah, dan pusat dalam meningkatkan produktivitas pangan.

Acara dihadiri pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel, pejabat teknis pertanian, kelompok tani, dan pelaku industri pertanian. 

Takalar Borong Juara di Ajang UMKM Fiesta 2025

 

Menitikata.com, Takalar- Kabupaten Takalar kembali menunjukkan kiprah dan prestasinya dalam dunia UMKM dengan memborong sejumlah penghargaan pada ajang UMKM FI3STA Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Kerjasama dengan Dekranasda Provinsi Sulawesi selatan dan Mercure Makassar Nexa Pettarani , yang digelar di Hotel Mercure Makassar pada tanggal 14 - 16 November 2025. 

Pada penutupan acara tersebut, Ketua Dekranasda Kabupaten Takalar, Dewi Sri Ekowati Firdaus, turut hadir sekaligus memberikan dukungan penuh kepada para pelaku UMKM Takalar yang berpartisipasi.

Dalam laporannya, Wahyu Nursekha Wijayanti, selaku General Manager Mercure Makassar Nexa Pettarani, mengumumkan bahwa gelaran FI3STA tahun ini berhasil mencatatkan peningkatan penjualan hingga enam kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Total penjualan mencapai kurang lebih Rp700 juta, menjadikan UMKM FI3STA 2025 sebagai salah satu penyelenggaraan dengan capaian ekonomi terbesar selama ini.

Prestasi membanggakan turut diraih Kabupaten Takalar yang berhasil menjadi The Best Seller, dengan penjualan tertinggi di seluruh tenant peserta. Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi pelaku UMKM dengan Pemerintah kabupaten untuk terus mempromosikan dan memasarkan produk-produk UMKM Kabupaten Takalar baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Tidak hanya itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Takalar, Dewi Sri Ekowati Firdaus, juga berhasil meraih Juara II Fashion Show yang digelar pada hari pertama UMKM FI3STA 2025. Penampilan beliau dinilai mampu merepresentasikan karakter kearifan budaya daerah Takalar melalui busana yang dikenakan secara elegan dan modern.

Dalam arahannya, Ketua Dekranasda menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi.

“Tentunya saya sangat menghargai dan sangat berterima kasih kepada pihak yang sudah mendukung saya. Terutama kepada seluruh owner  dan pengrajin di Kabupaten Takalar yang berpartisipasi di UMKM FI3STA 2025 ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk memulai hal yang lebih berdaya saing dan lebih maju lagi untuk Kabupaten Takalar,” ujarnya.

Dengan capaian ini, Kabupaten Takalar kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang aktif dan progresif dalam pengembangan UMKM, serta terus mendorong kolaborasi demi kemajuan pelaku usaha lokal di masa mendatang.

"Alhamdulillaah, produk kami banyak yang laku, yang paling banyak laku itu baju kaos "I love Takalar" dan jilbab motif Takalar. Support dari Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati dan Ibu Sekda yang tiap hari memantau pelaksanaan acara apalagi dihari pertama bikin banyak pembeli, semoga bisa sering-sering ikut kegiatannya dekranasda Takalar sama teman-teman UMKM Takalar lainnya" ujar owner Nana Palaha, salah satu peserta UMKM FI3STA dari kabupaten Takalar

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Dharmawanita Provinsi Sulsel, Kepala DPMPTSP Provinsi Sulsel, Perwakilan OPD provinsi sulsel, Perwakilan UMKM seluruh kabupaten/ Kota se sulawesi selatan serta sejumlah undangan lainnya.

Daeng Manye Minta Pengurus Koperasi Merah Putih Terapakan Standar Simpanan Rendah dan Gerai Yang Lengkap

 

Menitikata.com, Takalar- Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye,.MM menekankan pentingnya pengelolaan koperasi yang baik pada Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih di Takalar. 

Dihadapan 220 pengurus KDKMP, Bupati menyampaikan bahwa Koperasi harus berjalan dengan baik dan didukung dengan kepengurusan yang mempunyai integritas dan tanggu jawab sehingga mampu membawa koperasi semakin meningkat dan maju.

"Dalam pengelolaan koperasi, para pengurus koperasi agar memberlakukan standar simpanan yang tidak terlalu tinggi agar banyak masyarakat yang ikut bergabung sebagai anggota koperasi, dengan gerai yang cukup lengkap dan mencakup kebutuhan masyarakat. Selain itu juga agar pengurus melakukan koordinasi dengan pengurus SPPG dalam hal penyediaan bahan dari kebutuhan Makanan Bergizi Gratis" Ujar Daeng Manye.

Dikatakan pula, pengurus koperasi harus bisa melihat potensi bisnis apa saja yang dapat dikaitkan dengan koperasi sehingga koperasi dapat maju dan menunjukkan perkembangan, koperasi yang berkembang adalah koperasi yang terjadi transaksi semakin bagus setiap bulannya, hal itu dapat dilihat dari meningkatnya bagi hasil yang diterima anggota setiap RAT" imbuhnya.

"Jika profitnya bagus tentu banyak keuntungannya sehingga masyarakat tertarik untuk menjadi anggota koperasi. Semoga dengan adanya koperasi desa/kelurahan merah putih, dapat menjadi gerbang penguat ekonomi desa dengan semangat gotong royong dan juga dapat memperkuat perekonomian, memberdayakan masyarakat, menekan tengkulak, memperpendek rantai pasok, hingga mendukung UMKM"ujarnya.

Pelatihan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar dengan tema "SDM Dan Talenta Unggul Menuju Indonesia Emas 2045", pelatihan diikuti 220 pengurus Koperasi Desa/Kelurahan merah putih se-Kab. Takalar yang berlangsung selama tiga hari, 13 s/d 15 November 2025 di Balai Latihan Kerja (BLK) Takalar.